di Kalimantan Selatan

Dibentuk pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Gubernur H. Sahbirin Noor, sebelumnya nomenklatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah diterbitkannya Perda Nomor 11 Tahun 2016, Disporabudpar Provkalsel dibentuk menjadi 2 (dua) dinas baru yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan selain itu Urusan Kebudayaan menjadi bagian Dinas Pendidikan.

Beralamat di Jalan Pramuka Nomor 4 Banjarmasin, Dispora Provkalsel menempati gedung eks. Kantor Kanwil XII Depparpostel Kalimantan Selatan yang dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1998 oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Hasan Aman, yakni sebagai tindak lanjut undang-undang Menparpostel yang mengharuskan untuk membangun kantor perwakilan sebagai wakil Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (bidang kebudayaan) bertempat di jalan Let. Jend. S. Parman No. 44 Banjarmasin atau eks Dinas Pendidikan Prov. Kalsel.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dispora Provkalsel adalah :

• Tugas Pokok : Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
• Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragan;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan fasilitasi kepemudaan ;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi keolahragaan ;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.